Warning: Array to string conversion in /home/lintasne/domains/lintasnews24.com/public_html/wp-content/themes/velocity-child-main/functions.php on line 393

Perolehan Opini WTP ke 10 Kalinya Salah Satu Bentuk Sinergitas antara Eksekutif dan Legislatif

By lintasne - Kamis, 18 Juli 2024 | 08:08 WIB | 406 Views

Muara Teweh – Pada pemandangan umum Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Barito Utara, juru bicara fraksi, Karianto Saman mengatakan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sacara berturut turut untuk kesepuluh kalinya atas Laporan Keuangan, merupakan salah satu bentuk sinegritas antara eksekutif dan legestatif yang saling berkolaborasi dalam menghadiri tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Keberhasilan tersebut patut disyukuri bersama mengingat BPK RI semakin luas dan mendalam dalam menentukan kriteria penilaian pemeriksaan, sarta dilaksanakan di tengah penanganan berbagai urusan yang membutuhkan perhatian dan konsentrasi yang cukup. Besar harapan perolehan tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi semangat tersendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara,” kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Karianto Saman.

Selain itu kata dia sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyampaian laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga merupakan upaya penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Dengan demikian Karianto Saman menambahkan, pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakkan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

“Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran Pemerintah Daerah yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat,” ucapnya, Kamis (18/7/2024).

Lebih lanjut Karianto Saman, Pemerintah dalam pengelolaan APBD perlu menunjukkan bahwa unsur-unsur rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan sosial.

“Urusan rakyat untuk mendapatkan pangan sesuai daya belinya, mendapatkan akses listrik, mendapatkan kesempatan kerja dan lain sebagainya, semakin berkualitas dan memudahkan kehidupan masyarakat wilayah Kabupaten Barito Utara,” pungkasnya.(adi)

Banner-Topa

Berita Terkait

Berita Terbaru

Oct 1, 2024

Penetapan APBD Perubahan 2024 Kembali Tertunda, Ini Tanggapan Pj Bupati Barut

MUARA TEWEH – Pj Bupati Barut, Drs Muhlis mengatakan, bahwa…

Oct 1, 2024

Pj Bupati Barut Bantah Pj Sekda Barut Mengundurkan Diri

MUARA TEWEH – Pj Bupati Barut, Drs Muhlis membantah terkait…

Oct 1, 2024

Pj Bupati Barut Hadiri Tiga Agenda Paripurna Dewan

MUARA TEWEH – Pj Bupati Barut, Drs Muhlis menghadiri rapat…

Sep 25, 2024

Rapat Pertemuan Evaluasi Intervensi Spesifik Stunting 2024 di Gelar Pemkab Barut

Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara laksanakan pertemuan Evaluasi…

Sep 23, 2024

KPU Barut Tetapkan Nomor Urut Paslon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara

Muara Teweh – Pj Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis turut…

Sep 23, 2024

Muhlis Terima Kunjungan Kerja dari Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarbaru

Muara Teweh – Pj Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis didampingi…