Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menuai pujian dari Anggota DPRD, H. Al Hadi, terkait langkah progresif dalam memperbaiki sistem kearsipan. Menurutnya, peningkatan tata kelola arsip merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas pelayanan publik.
Kegiatan pengembangan kompetensi aparatur di bidang kearsipan yang digelar pada Selasa (11/11/2025) di aula Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Barito Utara menjadi sorotan positif. Kegiatan ini menghadirkan perwakilan ANRI, Dra. Prihatni Wuryatmini, M.Hum, yang memberikan materi pendalaman terkait standar kearsipan.
Dalam wawancara pada Rabu (12/11/2025), H. Al Hadi mengatakan bahwa pembenahan arsip adalah indikator penting profesionalisme birokrasi. Ketika arsip tertata, maka seluruh proses pemerintahan akan berjalan lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menyebut bahwa arsip adalah bukti autentik dari setiap proses pemerintahan. Tanpa pengelolaan yang baik, dokumen penting dapat hilang atau sulit ditemukan ketika dibutuhkan. Hal ini tentu dapat menghambat pelayanan publik.
Legislator PKB tersebut juga memberikan apresiasi atas empat instrumen pengelolaan arsip dinamis yang diterapkan Pemkab. Menurutnya, instrumen tersebut memberi arah jelas bagi aparatur dalam menjalankan tugas pengelolaan dokumen.
Dengan adanya pedoman tersebut, pemerintah dapat menjaga keamanan arsip, menentukan masa simpan dokumen, serta memastikan keterbukaan dokumen dilakukan sesuai ketentuan. Hal ini membuat administrasi pemerintahan lebih tertib dan efisien.
H. Al Hadi juga menekankan bahwa keberhasilan sistem kearsipan sangat bergantung pada kualitas SDM. Karena itu, DPRD mendukung penuh pelatihan aparatur agar mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai kearsipan.
Selain dukungan anggaran, ia berharap ANRI terus mendampingi Pemkab Barito Utara untuk menyempurnakan standar kearsipan di daerah. Kolaborasi tersebut dipercaya dapat meningkatkan kualitas arsip secara signifikan.
Ia optimistis bahwa Barito Utara mampu mencapai standar terbaik dalam pengelolaan arsip dan menjadi salah satu daerah rujukan dalam manajemen dokumen pemerintahan.(Adi)
