BANDUNG – Bupati Barito Utara, H Nadalsyah yang diwakili Sekretaris Daerah, Drs Muhlis mengatakan kerjasama ini yang dilaksanakan oleh Pemkab Barito Utara tidak lain adalah ingin belajar dan mencontoh apa yang telah dilakukan Pemerintah Jawa Barat.

“Dimana pada tahun 2022 lalu Pemprov Jawa Barat meraih Anugerah Meritokrasi Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan nilai tertinggi se Indonesia yakni 396,5 dengan predikat sangat baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara RI karena sudah melaksanakan seluruh aspek sistem merit dengan 29 aplikasi yang terintegrasi,” kata Sekda Muhlis, di Hotel Pullman Bandung Grand Central, Senin, (15/5/2023).

Terkait hal itu guna mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat, Pemkab Barito Utara menjalin kerjasama dengan Pemprov Jabar melalui Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Potensi Wilayah dan Peningkatan Pelayanan Publik.

“Kami berharap kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sebagai acuan dalam menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi daerah,” kata Sekda lagi.

Selain itu dalam peningkatan pelayanan publik dengan ruang lingkup meliputi urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, melalui oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat, H Dedi Supandi menyampaikan pihak Pemprov Jawa Barat sangat membuka diri untuk kerjasama ini.

“Nanti akan ada teman-teman dari Kabupaten Barito Utara yang akan magang disini yang bagian dari operator-operator sistem, kita dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan sistem dan seluruh manajemen talenta tentang ilmu-ilmunya kepada yang melakukan magang dan diharapkan nantinya bisa diterapkan di daerahnya,” kata dia.

Dari Pemkab Barito Utara mengirimkan 16 peserta magang sampai tanggal 20 Mei 2023 di Pemprov Jawa Barat dan akan dilanjutkan dengan pertemuan secara virtual dan tatap muka secara berkala selama 3 tahun kedepan.(adi)