Muara Teweh, 12 November 2025 – Bupati Barito Utara H Shalahuddin menegaskan perlunya perusahaan berhenti menjalankan program CSR secara mandiri tanpa koordinasi pemerintah daerah. Pesan ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi TJSLP yang berlangsung di Balai Antang.
Menurut Bupati, selama bertahun-tahun CSR sering dilakukan dengan pendekatan langsung ke lapangan tanpa melalui proses sinkronisasi. Hal ini menyebabkan banyak program tidak menyentuh prioritas strategis pembangunan daerah. Pemerintah kini mengambil langkah untuk mengarahkan program CSR agar benar-benar selaras.
Pemda akan menyusun daftar kebutuhan prioritas yang wajib dijadikan acuan perusahaan. Dengan adanya daftar tersebut, CSR diharapkan tidak hanya menyasar kegiatan seremonial, tetapi fokus pada sektor-sektor yang memberi dampak besar bagi masyarakat.
Shalahuddin menyatakan bahwa proses monitoring juga akan diperketat. Pemerintah tidak ingin ada program CSR yang sekadar formalitas atau hanya menguntungkan citra perusahaan tanpa manfaat jangka panjang bagi warga.
Dalam Rakor yang sama, isu terbatasnya anggaran daerah akibat pemangkasan dana transfer pusat ikut dibahas. Meski pemotongan mencapai 50 persen, total anggaran dapat dipertahankan di kisaran Rp3,1 triliun berkat dana bagi hasil dan DAU.
Bupati juga membacakan arahan Gubernur Kalteng yang menuntut perusahaan membeli BBM dari lembaga resmi, memprioritaskan tenaga kerja lokal, dan menggunakan kendaraan berpelat Kalteng. Hal ini dianggap penting untuk menumbuhkan ekonomi daerah.
Perusahaan tambang dan perkebunan juga diminta menggunakan material dari tambang lokal yang berizin. Selain itu, seluruh transaksi perusahaan dianjurkan melalui Bank Kalteng untuk memperkuat perputaran ekonomi regional.
Rakor tersebut dihadiri puluhan perusahaan yang beroperasi di Barito Utara. Pemerintah berharap seluruh arahan dapat segera diimplementasikan tanpa pengecualian.
Di akhir sambutan, Bupati menegaskan bahwa TJSLP harus menjadi bagian integral dari strategi bisnis, bukan sekadar program tambahan. Ia menekankan bahwa pembangunan daerah hanya dapat terwujud melalui sinergi lintas sektor.(Adi)