MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggandeng kalangan akademisi dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2030.
Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan dokumen strategis yang komprehensif dan aplikatif.
Kadis Dalduk, KB, dan P3A Silas Patiung mengatakan, penyusunan peta jalan kependudukan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah.
“Kami perlu pandangan akademis agar dokumen ini berdasar pada analisis ilmiah dan bukan hanya asumsi,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi dengan Universitas Palangka Raya dan BKKBN Kalteng merupakan bentuk sinergi dalam memperkuat kualitas kebijakan daerah.
Setiap rekomendasi dalam PJPK akan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Penyusunan dokumen ini menggunakan dana ABT Perubahan 2025 sebesar Rp200 juta untuk membiayai seluruh kegiatan dan konsultasi teknis.
Silas berharap hasilnya bisa menjadi acuan semua pihak dalam menyusun program pembangunan berbasis kependudukan.
“Dengan sinergi antara akademisi dan pemerintah, kita bisa menciptakan arah pembangunan manusia yang berkelanjutan,” tandasnya.(Adi)
