Warning: Array to string conversion in /home/lintasne/domains/lintasnews24.com/public_html/wp-content/themes/velocity-child-main/functions.php on line 393

Perolehan Opini WTP ke 10 Kalinya Salah Satu Bentuk Sinergitas antara Eksekutif dan Legislatif

By lintasne - Kamis, 18 Juli 2024 | 08:08 WIB | 429 Views

Muara Teweh – Pada pemandangan umum Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Barito Utara, juru bicara fraksi, Karianto Saman mengatakan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sacara berturut turut untuk kesepuluh kalinya atas Laporan Keuangan, merupakan salah satu bentuk sinegritas antara eksekutif dan legestatif yang saling berkolaborasi dalam menghadiri tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Keberhasilan tersebut patut disyukuri bersama mengingat BPK RI semakin luas dan mendalam dalam menentukan kriteria penilaian pemeriksaan, sarta dilaksanakan di tengah penanganan berbagai urusan yang membutuhkan perhatian dan konsentrasi yang cukup. Besar harapan perolehan tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi semangat tersendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara,” kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Karianto Saman.

Selain itu kata dia sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyampaian laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga merupakan upaya penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Dengan demikian Karianto Saman menambahkan, pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakkan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

“Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran Pemerintah Daerah yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat,” ucapnya, Kamis (18/7/2024).

Lebih lanjut Karianto Saman, Pemerintah dalam pengelolaan APBD perlu menunjukkan bahwa unsur-unsur rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan sosial.

“Urusan rakyat untuk mendapatkan pangan sesuai daya belinya, mendapatkan akses listrik, mendapatkan kesempatan kerja dan lain sebagainya, semakin berkualitas dan memudahkan kehidupan masyarakat wilayah Kabupaten Barito Utara,” pungkasnya.(adi)

Banner-Topa

Berita Terkait

Berita Terbaru

Jun 13, 2025

Dana Desa Tidak Tersalurkan selama 3 Tahun, Datai Nirui Jadi Satu-satunya Desa di Indonesia Alami Hal Ini

Muara Teweh – Setelah tiga tahun tanpa kepala desa definitif…

Jun 13, 2025

Pj Bupati Barut Lantik Pj Kepala Desa Datai Nirui

Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali melaksanakan pelantikan…

Jun 12, 2025

Dinas PUPR Barut Timbun Jalan Berlubang di Jalan Pertiwi Muara Teweh

Muara Teweh – Menindaklanjuti keluhan masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan…

Jun 12, 2025

Ketua DPRD Hj Mery Rukaini Sambut Kunjungan Kerja Kapolda Kalteng di Polres Barut

Muara Teweh – Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini,…

Jun 11, 2025

Dewan Barut Tindak Lanjuti Sengketa Lahan, Kunjungi Lokasi IUP PT. PADAIDI–PT. KDC di Lahei Barat

Muara Teweh – Tujuh orang anggota DPRD Kabupaten Barito Utara…

Jun 11, 2025

Kunker Pj Ketua TP PKK ke Posyandu Taka , Ini Komentar Legislator Barut

Muara Teweh – Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj…